Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn)

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum terkait pertambangan ilegal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap operator alat berat dalam perkara pidana. UU Minerba 3/2020 menarik seluruh kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, termasuk dalam pemberian IUP, IPR, IUPK, SIPB, dan izin lainnya. Berdasarkan Pasal 158, setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika induktif. Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap operator excavator berdasarkan terpenuhinya unsur pidana dalam Pasal 158 UU Minerba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya unsur "turut serta melakukan perbuatan". Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan atas kehendaknya sendiri dalam kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum terhadap legalitas kegiatan pertambangan dan tanggung jawab pidana para pelakunya, termasuk operator alat berat, dalam praktik pertambangan illegal.