Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Tambang yang Melakukan Penambangan di dalam Hutan Lindung Tanpa Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung tanpa Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Studi ini memfokuskan pada kerangka hukum pemberian PPKH dan mekanisme yang mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan ini agar dapat melakukan kegiatan pertambangan secara sah. Penelitian ini menginvestigasi implikasi dari kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mewajibkan PPKH, banyak perusahaan tambang yang tetap beroperasi tanpa mendapatkan izin yang diperlukan, seperti kasus PT Bulawan Daya Lestari di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penelitian ini menyoroti kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dan kegagalan pihak berwenang dalam menangani kegiatan pertambangan ilegal ini dengan memadai, yang memperburuk kerusakan lingkungan dan ketidakpatuhan hukum. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam konsistensi dan komitmen pihak berwenang untuk melaksanakan sanksi.