Synergy between KPK, Attorney General's Office, and Police in Corruption Eradication in Indonesia: Challenges and Solutions
Abstract
This study investigates the institutional relationship between the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, and the Police to combat corruption in Indonesia. This study uses normative juridical methods with case and statutory methods. The results show that, although the applicable law divides the authority, there are still problems to cooperate and cooperating with institutions. Overlapping authority, sectoral pride, different legal interpretations, limited resources, and political intervention are some of these problems. There are several things to do, according to this article: (1) revise the law to make it clearer how authority is shared; (2) improve formal and informal coordination systems; (3) create an integrated information system; (4) increase institutional capacity; and (5) increase the independence of law enforcement agencies to improve corruption eradication efforts in Indonesia.
References
Arifin, F. 2019. Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya. Pagaruyuang Law Journal, 3(1), 64-85.
Artidjo, A. 2008. Korupsi Politik Di Negara Modern. FH UII Press.
Wibowo, R, B . 2015. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Genta Publishing.
Bram, D. 2017. “Problematika Implementasi Undang-Undang Tipikor Dalam Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Hukum Prioris 6(1).
Hiariej, O, S, E. 2007. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum 14(2).
Rohcahyanto, F. 2020. “Upaya Optimalisasi Koordinasi Antarlembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi.” Rechtsvinding 9(2).
Harkrisnowo, H. 2004. “Korupsi, Konspirasi, Dan Keadilan Di Indonesia.” Indonesian Journal of International Law 1(4).
Suarda, W, G, I. 2015. “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicaksana 1(1).
Indonesia Corruption Watch. 2021. “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020.” 28.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. “Laporan Tahunan KPK 2020.” 45–47.
Mulyadi, L. 2014. “Pengawasan Dan Koordinasi Mahkamah Agung Terhadap Penyelenggaraan Peradilan.” Jurnal Hukum & Peradilan 3(3).
Taufik, M, M. 2018. “Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Law Review 18(2).
Effendy, M. 2016. “Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum.” Jurnal Yudisial 9(3).
Basuki Minarno, B, N. 2009. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Yudisial 2(3).
PPATK. 2019. “Tipologi Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Korupsi.” 67.
Wiyono, R. 2011. “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK.” Law Review 11(1).
Atmasasmita, A. 2008. “Strategi Pembangunan Sistem Hukum Pidana Dalam Menghadapi Globalisasi.” Jurnal Hukum Prioris 2(1):12.
Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). Journal Law and Government, 2(1), 46-58.
Transparency International Indonesia. 2021. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020.” 34.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
Wijayanto. 2009. “Ego Sektoral Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi.” Anti-Corruption Clearing House 3(2).
Copyright (c) 2025 I Wayan Sukardiawan, Dediansyah, Muhammad Rifaid, Damianus Wanda Ndapa, I Gede Wiradana, Erham

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.




