HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN UNTUK MENGETAHUI DAFTAR HARGA MENU MAKANAN PADA USAHA KULINER
Abstract views: 24
,
LEX JOURNAL downloads: 50
Abstract
This study discusses the right to information for consumers to know the price list of food menus, in the perspective of UUPK. The purpose of this study is to analyze the problems that exist in the Flora Park in the city of Surabaya, by combining various legal materials with data obtained in the field. The object of this research is that almost every stall in the Surabaya City Flora Park area does not include prices on the menu list. The results of this study indicate that the right to price information regulated in UUPK tends to be business actors who do not know about this law. The reason why business actors do not include prices on the list of food menus is due to several different factors. The obligation to atone for their actions with accountability can be sanctioned in the form of civil compensation penalties and can be subject to criminal sanctions in the form of confinement in accordance with UUPK.
Keywords: Consumer Protection, Right to Price Information, Flora Garden Surabaya, Liability
References
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, depok, 2019.
Ardi Pratama Yeremia dan Widjaja Gunawan, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum Sahabat, Jakarta, 2008,
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Kementrian Perdagangan, Analisis Penerapan Pencantuman Harga Pada Barang, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta, 2015.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grafindo, Jakarta, 2004.
Website :
Putri Ariya Dita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember), hal. 3, diakses pada Tanggal 15 Februari 2022
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat
Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Copyright (c) 2023 Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
