Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang

  • M. Irsyad Fadoli Universitas Diponegoro
  • Teguh Yuwono Universitas Diponegoro
  • Tri Yuniningsih Universitas Diponegoro
Abstract views: 260 , PDF downloads: 229

Abstract

Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.

References

Alamsyah, Asrul. (2013). Lisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. (Skripsi). Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Channa, A. (2016). Popularity of the decentralization reform and its effects on the quality of education. Prospects 46, 131–147 DOI: https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1007/s11125-016-9380-7

Dapodik. (2018). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Diakses dari: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.

Elacqua, G. (2012) The impact of school choice and public policy on segregation: Evidence from Chile. International Journal of Educational Development, 32 (3): 444-453

Hakim, Lukman. (2011). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Huu Khiema, P., Hong Linh, D., Anh Tai, D., Dac Dung., N. (2020). Does tuition fee policy reform encourage poor children’s school enrolment? Evidence from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 66: 109-124, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.03.001

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.

Moloeng, Lexy J. (2013). Metodelogi penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyasa. (2004). Manajemen Berbasis Kompetensi. Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Rosda Karya.

Nugroho, Riant. (2009). Public Policy, Edisi revisi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Osorio, F.B & Raju, D(2015) Evaluating the Impact of Public Student Subsidies on Low-Cost Private Schools in Pakistan, The Journal of Development Studies, 51:7, 808-825, DOI: 10.1080/00220388.2015.1028535

Paraide, Patricia. Challenges with the tuition fee free education policy implementation in Papua New Guinea. Contemporary PNG Studies, 23: 47-62. Availability: https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=219912031605863;res=IELIN D

Puspitasari, Sri Dewi. (2017). Implementasi Program Pendidikan Gratis Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Sidenreng Rappang. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin

Rosser, A & Joshi, A. (2013). From User Fees to Fee Free: The Politics of Realising Universal Free Basic Education in Indonesia. The Journal of Development Studies, 49 (2): 175-189, DOI: 10.1080/00220388.2012.671473

Skoufias, E., Narayan, A., Kaiser, K., & Dasgupta, B. (2011). Electoral accountability, fiscal decentralization and service delivery in Indonesia.

Policy and Research Series paper 5614. Washington, DC: World Bank.
Subarsono. (2013). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka pelajar

Sunarto, Andi. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin

Syafiie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta

Tangkilisan, Nogis Hegel. (2003). Implementasi kebijakan publik. Transformasi pemikiran George Edwards, IP, Yogyakarta

Toi, A. (2010). An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior secondary education. Educ Res Policy Prac 9: 107–125 DOI: https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1007/s10671-010-9081-6

Wahab, Solichin Abdul .(2012). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media: Malang

Yahya, Ahmad Ardi. (2013). Kajian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Sekolah Gratis (Kasus di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB, 1 (2)

Zuilkowski, S.S., Samanhudi, U & Indriana, I. (2019). ‘There is no free education nowadays’: youth explanations for school dropout in Indonesia. Compare: A Journal of Comparative and International
Education, 49:1, 16-29, DOI: 10.1080/03057925.2017.1369002

Badan Pusat Statistik kota Semarang. (2020). Semarang dalam angka 2019. Semarang: BPS

Keputusan Walikota Semarang . Nomor 979/418 Tahun 2020. Penetapan Satuan pendidikan Penerima Hibah beserta Besaran Uang untuk

Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Swasta, SD/MI Swasta dan SMP/MTs Swasta yang Bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Kota Semarang 2017).

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nomor 03 Tahun 2020. Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Swasta, SD/MI Swasta dan SMP/MTs Swasta yang Bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/06/15/reviewing-ten-years-of-indonesia-school-grants-program diakses pada 14 Januari 2020
Published
2021-04-15
Section
Articles