Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang
Abstract views: 513
,
PDF downloads: 507
Abstract
Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat. Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari.
References
Alamsyah, Asrul. (2013). Lisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. (Skripsi). Makassar: UIN Alauddin Makassar.
Channa, A. (2016). Popularity of the decentralization reform and its effects on the quality of education. Prospects 46, 131–147 DOI: https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1007/s11125-016-9380-7
Dapodik. (2018). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Diakses dari: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.
Elacqua, G. (2012) The impact of school choice and public policy on segregation: Evidence from Chile. International Journal of Educational Development, 32 (3): 444-453
Hakim, Lukman. (2011). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Huu Khiema, P., Hong Linh, D., Anh Tai, D., Dac Dung., N. (2020). Does tuition fee policy reform encourage poor children’s school enrolment? Evidence from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 66: 109-124, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.03.001
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
Moloeng, Lexy J. (2013). Metodelogi penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mulyasa. (2004). Manajemen Berbasis Kompetensi. Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Rosda Karya.
Nugroho, Riant. (2009). Public Policy, Edisi revisi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Osorio, F.B & Raju, D(2015) Evaluating the Impact of Public Student Subsidies on Low-Cost Private Schools in Pakistan, The Journal of Development Studies, 51:7, 808-825, DOI: 10.1080/00220388.2015.1028535
Paraide, Patricia. Challenges with the tuition fee free education policy implementation in Papua New Guinea. Contemporary PNG Studies, 23: 47-62. Availability: https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=219912031605863;res=IELIN D
Puspitasari, Sri Dewi. (2017). Implementasi Program Pendidikan Gratis Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Sidenreng Rappang. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin
Rosser, A & Joshi, A. (2013). From User Fees to Fee Free: The Politics of Realising Universal Free Basic Education in Indonesia. The Journal of Development Studies, 49 (2): 175-189, DOI: 10.1080/00220388.2012.671473
Skoufias, E., Narayan, A., Kaiser, K., & Dasgupta, B. (2011). Electoral accountability, fiscal decentralization and service delivery in Indonesia.
Policy and Research Series paper 5614. Washington, DC: World Bank.
Subarsono. (2013). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka pelajar
Sunarto, Andi. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin
Syafiie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
Tangkilisan, Nogis Hegel. (2003). Implementasi kebijakan publik. Transformasi pemikiran George Edwards, IP, Yogyakarta
Toi, A. (2010). An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior secondary education. Educ Res Policy Prac 9: 107–125 DOI: https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1007/s10671-010-9081-6
Wahab, Solichin Abdul .(2012). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media: Malang
Yahya, Ahmad Ardi. (2013). Kajian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Sekolah Gratis (Kasus di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB, 1 (2)
Zuilkowski, S.S., Samanhudi, U & Indriana, I. (2019). ‘There is no free education nowadays’: youth explanations for school dropout in Indonesia. Compare: A Journal of Comparative and International
Education, 49:1, 16-29, DOI: 10.1080/03057925.2017.1369002
Badan Pusat Statistik kota Semarang. (2020). Semarang dalam angka 2019. Semarang: BPS
Keputusan Walikota Semarang . Nomor 979/418 Tahun 2020. Penetapan Satuan pendidikan Penerima Hibah beserta Besaran Uang untuk
Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Swasta, SD/MI Swasta dan SMP/MTs Swasta yang Bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Kota Semarang 2017).
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nomor 03 Tahun 2020. Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Swasta, SD/MI Swasta dan SMP/MTs Swasta yang Bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/06/15/reviewing-ten-years-of-indonesia-school-grants-program diakses pada 14 Januari 2020
Channa, A. (2016). Popularity of the decentralization reform and its effects on the quality of education. Prospects 46, 131–147 DOI: https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1007/s11125-016-9380-7
Dapodik. (2018). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Diakses dari: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.
Elacqua, G. (2012) The impact of school choice and public policy on segregation: Evidence from Chile. International Journal of Educational Development, 32 (3): 444-453
Hakim, Lukman. (2011). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Huu Khiema, P., Hong Linh, D., Anh Tai, D., Dac Dung., N. (2020). Does tuition fee policy reform encourage poor children’s school enrolment? Evidence from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 66: 109-124, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.03.001
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
Moloeng, Lexy J. (2013). Metodelogi penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mulyasa. (2004). Manajemen Berbasis Kompetensi. Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Rosda Karya.
Nugroho, Riant. (2009). Public Policy, Edisi revisi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Osorio, F.B & Raju, D(2015) Evaluating the Impact of Public Student Subsidies on Low-Cost Private Schools in Pakistan, The Journal of Development Studies, 51:7, 808-825, DOI: 10.1080/00220388.2015.1028535
Paraide, Patricia. Challenges with the tuition fee free education policy implementation in Papua New Guinea. Contemporary PNG Studies, 23: 47-62. Availability: https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=219912031605863;res=IELIN D
Puspitasari, Sri Dewi. (2017). Implementasi Program Pendidikan Gratis Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Sidenreng Rappang. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin
Rosser, A & Joshi, A. (2013). From User Fees to Fee Free: The Politics of Realising Universal Free Basic Education in Indonesia. The Journal of Development Studies, 49 (2): 175-189, DOI: 10.1080/00220388.2012.671473
Skoufias, E., Narayan, A., Kaiser, K., & Dasgupta, B. (2011). Electoral accountability, fiscal decentralization and service delivery in Indonesia.
Policy and Research Series paper 5614. Washington, DC: World Bank.
Subarsono. (2013). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka pelajar
Sunarto, Andi. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin
Syafiie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
Tangkilisan, Nogis Hegel. (2003). Implementasi kebijakan publik. Transformasi pemikiran George Edwards, IP, Yogyakarta
Toi, A. (2010). An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior secondary education. Educ Res Policy Prac 9: 107–125 DOI: https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1007/s10671-010-9081-6
Wahab, Solichin Abdul .(2012). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media: Malang
Yahya, Ahmad Ardi. (2013). Kajian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Sekolah Gratis (Kasus di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB, 1 (2)
Zuilkowski, S.S., Samanhudi, U & Indriana, I. (2019). ‘There is no free education nowadays’: youth explanations for school dropout in Indonesia. Compare: A Journal of Comparative and International
Education, 49:1, 16-29, DOI: 10.1080/03057925.2017.1369002
Badan Pusat Statistik kota Semarang. (2020). Semarang dalam angka 2019. Semarang: BPS
Keputusan Walikota Semarang . Nomor 979/418 Tahun 2020. Penetapan Satuan pendidikan Penerima Hibah beserta Besaran Uang untuk
Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Swasta, SD/MI Swasta dan SMP/MTs Swasta yang Bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Kota Semarang 2017).
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nomor 03 Tahun 2020. Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Swasta, SD/MI Swasta dan SMP/MTs Swasta yang Bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/06/15/reviewing-ten-years-of-indonesia-school-grants-program diakses pada 14 Januari 2020
Published
2021-04-15
How to Cite
, , & . (2021). Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 5(1), 88-107. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3216
Issue
Section
Articles
Authors who publish with JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial agree to the following terms:
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
-
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
-
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
