Kebijakan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Tata Kelola Kelautan Indonesia

Dio Putra Pratama; Anggun Trisnanto Hari Susilo

doi:10.25139/jmnegara.v9i2.10998

Penulis

Dio Putra Pratama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Anggun Trisnanto Hari Susilo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang

DOI:

https://doi.org/10.25139/jmnegara.v9i2.10998

Kata Kunci:

Pengembangan Kapasitas, Level Kebijakan dan Kelembagaan, Tata Kelola Kelautan

Abstrak

Tata kelola kelautan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan Ocean Decade 2030. Tata kelola kelautan di Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain belum optimalnya pemanfaatan serta pembangunan daerah pesisir pantai dan pulau yang kecil, serta meningkatnya laut yang tercemar dikarenakan aktivitas untuk usaha. Selain itu, pada aspek regulasi dan kelembagaan, masih terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan yang menghambat efektivitas tata kelola kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas pada level kebijakan dan kelembagaan (enabling environment) dalam tata kelola kelautan Indonesia menuju Ocean Decade 2030. Jenis penelitian menggunakan Systematic Literature Review dengan pendekatan PRISMA. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa informasi dari bermacam macam sumber antara lain google scholar, garuda dikti, sciencedirect, pubmed dan lainnya yang disesuaikan dengan focus. Setelah melalui proses penyaringan, 15 artikel dinyatakan memenuhi kriteria untuk ditelaah lebih lanjut. Teori yang digunakan pada peleitian ini adalah capacity development level Level enabling environment, melibatkan penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan (organizational) dan Teori Tata Kelola Kelatan. Hasil penelitian menunjukkan Tata kelola kelautan Indonesia berlandaskan pada UU No. 32 Tahun 2014 dan Perpres No. 16 Tahun 2017, dengan dua level kelembagaan utama: pengambil keputusan dan pelaksana aksi. Tata kelola kelautan dilaksanakan melalui kebijakan yang memungkinkan kolaborasi antaraktor, baik individu maupun organisasi. Tiga kebijakan utama mendorong tata kelola kelautan: (1) regulasi yang mendukung investasi kelautan, (2) perlindungan ekosistem laut, dan (3) keadilan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat pengawas, pelatihan bagi nelayan, serta penguatan kerja sama lintas sektor dan lembaga. Tata kelola kelautan difokuskan pada pengembangan investasi teknologi digital seperti Big Data, Internet of Things, dan kecerdasan buatan guna meningkatkan efisiensi pemantauan. Sinergi antara pemerintah, kalangan akademisi, sektor swasta, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem ekonomi kelautan yang inklusif.

Referensi

Abdoellah, A.Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta

Anna, Z. (2020). 75 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Punya Banyak Potensi Kembangkan Sektor Kelautan Dan Perikanan. The Conversation. https://theconversation.com/75-tahun- merdeka-indonesia-masih-punya-banyak- potensi-kembangkan-sektor-kelautan-dan- perikanan-143188

Andhika, L. R. (2021). Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis. Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan, 9(1), 87-102

Badan Pusat Statistik. (2023). Indonesian economic report. Jakarta: BPS.

Baskoro, A., & Hofifah. (2023). Instabilitas tata kelola kelautan dan perikanan: Perizinan, kewenangan dan dampak terhadap masyarakat pesisir. Jurnal RechtsVinding, 12(3), 405–424

Borgese, E. M. (2001). Ocean governance (p. 10). Halifax: International Ocean Institute.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W. (2014). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th edn. California, USA: SAGE Publications, Inc.

Darajati, M. R. (2024). Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 14(1), 15-22

Darmawan, E., Handam., Ginting, A. H. (2020). Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 12(1), 36-50.

Dwidjowijoto, R. N. (2012). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo

Flores, C. C., & Rezende, D. A. (2022). Crowdsourcing Framework Applied to Strategic Digital City Projects. Journal of Urban Management, 11(4), 467–478. https://doi.org/10.1016/j.jum.2022.08.004

Grindle, MS. (1997). Getting Good Governance: Capacity Buildingin The Public Sector of Developing Countries, Boston MA, Harvard Institute for International Development

Guntur, M., Juanda, B., Mulatsih, S. (2024). Self-Management Institutional Design of Kiluan Bay, Lampung Province. Tata Loka 26(1), 1-16

Haque, M. S., Ramesh, M., Puppim de Oliveira, J. A., & Gomide, A. de A. (2021). Building administrative capacity for development: limits and prospects. International Review of Administrative Sciences, 87(2), 211–219. https://doi.org/10.1177/00208523211002605

Hernawan, D., Purnomo, A. M., Purnamasari, I., Apriliani, A. (2024). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pemberdayaan Nelayan. Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8 (1), 1 – 15

Institut Pertanian Bogor. (2018). Agro-Maritim 4.0: Kontribusi pemikiran IPB untuk Indonesia.

Iswardhana, M. R. (2023). Analisis tata kelola maritim Indonesia: Implementasi visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 13(2), 125–139. https://doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542

Juanda., Mappa, D., Sirajuddin, A. (2023). Peningkatkan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Potensi Maritim. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(4), 3613-3624

Kamim, A. B. M. (2017). TPI & Realita Profesionalisme di Bidang Kelautan : Studi Kasus Penguatan Kapasitas TPI Mina Bahari 45 dalam Menunjang Kinerja Pelayanan Perikanan di Pantai Depok, Bantul. Mabiska Jurnal, 2(2), 53-68

Lay, M.R. (2023). Strategi Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan dan Konseling . 5(2), 1544-1552

Lusthaus, C., Adrien, M.-H., & Perstinger, M. (1999). Capacity development: Definitions, issues and implications for planning, monitoring and evaluation (pp. 1–21). Universalia

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.; T. R. Rohidi, Trans.). UI-Press. (Original work published by Sage Publications, USA)

Milen, Anelli, (2004) Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLOS Medicine, 6(7), e1000097

Nuraini., Satria, A,. Wahyuni, E. S., Bengen, D. G., (2025). Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 15(1), 39-57.

Ocean Health Index. (2024). Indonesia. https://oceanhealthindex.org/regions/indonesia/ (Accessed June 10, 2025)

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoff mann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff , J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Partelow, S., Hornidge, A.-K., Senff, P., Stäbler, M., & Schlüter, A. (2020). Tropical marine sciences: Knowledge production in a web of path dependencies. PLOS ONE, 15(2), e0228618. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228618

Payoyo, P. B. (1994). Ocean governance: Sustainable development of the seas (p. 297). Tokyo: The United Nations University Press.

Ramadhan, A., Purnomo, A. H., Suryawati, S. H., Firdaus, M. (2015). Kapasitas Adaptif Institusi Formal Pengelola Kawasan Perairan dalam Mendukung Resiliensi Sosial Ekosistem Terumbu Karang. Jurnal Sosek KP, 10(2), 159-176

Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M., (2025). Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(4), 3645-3652

Ronald, K., Sr, H., & Hope, K. R. (2009). Capacity Development for Good Governance in De-veloping Countries: Some Lessons from the Field Capacity Development for Good Gov-ernance in Developing Countries: Some Lessons from the Field. 0692. https://doi.org/10.1080/01900690902908562

Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. Jurnal RechtsVinding, 8(2), 147-165

Siebrecht, N. (2020). Sustainable agriculture and its implementation gap - Overcoming obstacles to implementation. Sustainabil-ity (Switzerland), 12(9). https://doi.org/10.3390/su12093853

Sirait, Y. H., & Permanasari, A. (2020). Pembangunan tata kelola kelautan Indonesia: Peran hukum internasional membentuk etika bisnis kelautan. Arena Hukum, 13(3), 416–433. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2.2hj

Sudarmo, T. R. (2014). LIPI: Negara kepulauan, Indonesia terlalu berorientasi ke darat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. http://lipi.go.id/lipimedia/lipi:-negara-kepulauanindonesia-terlalu-berorientasi-ke-darat/9748

Sugandhi, H. (2023, May 7). Polemik penangkapan ikan terukur. Kompas. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/07/polemik-penangkapan-ikan-terukur

Sujiwo, A. S., & Nurlaili. (2023). Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Biru Untuk Memperkuat Blue Economy Development Index di Indonesia. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 13(1), 67 – 75

Sumarno, E. (2012). Ekonomi maritim: 9 perspektif menuju masa depan maritim Indonesia (pp. 31–81). Yayasan Institut Maritim Indonesia.

Tolochko, P., & Vadrot, A. B. M. (2021). The usual suspects? Distribution of collaboration capital in marine biodiversity research. Marine Policy, 124, 104361. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104361

Tjenreng, M.Z.B., Ali, H dan Nawawi, M. (2019). Capacity Building Kelembagaan Pemuda Dan Olahraga Dalam Sinergi Dan Optimalisasi Kebijaksanaan Otonomi daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

UNESCO-IOC. (2021). The United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030) implementation plan (IOC Ocean Decade Series, No. 20). UNESCO.

United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development (A/RES/70/1). https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

United Nations Development Programme. (1999) Capacity Asssesment and Development, http: www.undp.org

Uited Nation Development Group. (2009) Undaf Companion Guidance: Capacity Development.

Widodo, T.W (2004) Decentralization and Capacity Building in Indonesia Local Administration: case studi of Bandung ity Government, Department International Cooperative Graduate School of International Development, Nagoya University

Wiseli, R. (2020) Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas di Provinsi Bangka Belitung. Jurnal Sumberdaya Perairan, 14(2), 1-8

Wuwung, L., McIlgorm, A., & Voyer, M. (2024). Sustainable ocean development policies in Indonesia: Paving the pathways towards a maritime destiny. Frontiers in Marine Science, 11, 1–19.

Yanwardhana, E. (2022). Terbongkar! Dua Kementerian Rebutan Kelola Tambang Pasir Laut. CNBC Indonesia. [Online]. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220126172912-4-310707/terbongkar-duakementerian- rebutan-kelola-tambang-pasir-laut diakses pada tgl. 27 Juni 2023

Za rate-Marco, A., & Valle s-Gime nez, J. (2021). The interdependence of investment by different levels of government in a federal context. Journal of Applied Economics, 24(1), 219–240. https://doi.org/10.1080/15140326.2021.1926188.