Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Dalam Penertiban dan Pendisiplinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo

Abstract

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di Indonesia di tiap tahunnya semakin meningkat jumlah tersebut berbanding lurus dengan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah sidoarjo berhasil menurunkan angka pengangguran di wilayahnya hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga masayarakat yang untuk masuk ke wilayah sidoarjo dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak tapi malah justru mengakibatkan kepadatan penduduk di wilayah sidoarjo sehigga masayarakat berusaha mempertahankan hidupnya dengan cara apa saja seperti melakukan perdagangan secara liar di wilayah sidoarjo atau disebut dengan pasar liar hal tersebut sangat meganggu masayarakat sidoarjo lainnya seperti tidak lancarnya arus lalu lintas, karena beberapa ruas jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL, terkesan kumuh dan kotor karena beberapa PKL tidak memiliki tempat pembuangan sampah sendiri, memiliki potensi konflik karena berebut lahan antara pedagang dan tukang parkir, dan munculnya penyakit masyarakat dan potensi kriminalitas tinggi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu organisasi atau pendukung tugas pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkab yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Kualitatif Mengunakan analisis pendekatan Studi Kasus Fokus pada penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian dan dengan menggunakan teori menurut William N. Dunn tentang 6 kriteria evaluasi kebijakan publik. Faktor Penghambat Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap peraturaran yang ada⁽¹⁾, sering terjadinya konflik antar pedagang dan petugas⁽²⁾, Anggaran yag sedikit untuk kegiatan yang dilakukan satpol pp⁽³⁾

Keywords : Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Kebijakan PublikV