Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan

(Studi Analisis Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

Abstract

ABSTRAK

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi pemerintahan
di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih peduli
dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. Terdapat konsep yang mendasar dalam hal
mengelola urusan yang mengatur pemerintah lokal ini yakni adanya prakarsa sendiri
berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah bermakna
kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai macam masalah masyarakat
setempat demi mencapai kesejahteraan mereka. Namun pada kenyataanya
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan
pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia
yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media
massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Ampel
Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dan mnganalisis Faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Ampel
Kecamatan Semampir Ampel Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini hasil penelitian
yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya,
maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang
diberikan oleh pelaksana atau penyelenggara yang ada di Kelurahan Ampel
Kecamatan Semampir Kota Surabaya sudah baik dan sudah menerapkan prinsip-
prinsip pelayanan yang di tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2003, meskipun ada beberapa poin prinsip pelayanan yang
belum dapat direalisasikan oleh petugas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota
Surabaya misalnya seperti poin kedisiplinan dan kenyamanan. Akan tetapi, setidaknya
hampir semua poin sudah diterapkan dengan baik misalnya seperti kesederhanaan,
kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan alat,
kemudahan akses dan kenyamanan walaupun di dalamnya masih ada masyarakat
yang belum merasa puas.