PENGANGKUTAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
Abstract views: 348
,
XML downloads: 1118
PDF downloads: 1940
Abstract
Online transportation is a transportation service that utilizes technological advancements, whose aim is to facilitate all human activities that are carried out daily. The problem that will be discussed in this research is the arrangement of online transportation in terms of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This normative law research uses a conceptual approach and a statue approach with qualitative descriptive analysis. Research Results, Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ has not yet regulated online-based transportation, however, the safety, security and comfort requirements in UULLAJ are still being observed and the government has issued regulations that can become legal umbrella for the implementation of online-based transportation, namely: Government Regulation No. 74 of 2014 concerning Road Transportation; Minister of Transportation Regulation No. 32 of 2016 concerning the Implementation of Transportation of People with Public Motor Vehicles Not in Route revised to Permenhub No. 108 of 2017; Permenhub No. 118 of 2018 concerning the Implementation of Rental Vehicles; Permenhub No. 12 of 2019 concerning Safety Protection of Motorcycle Users Used for the Interest of the Community.
Keywords : Arrangement, Transportation, Online, Law
References
Muhammad, Bakri, 1995, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: IKIP Malang.
Purwosutjipto, 2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia:Hukum Pengangkutan (Buku 3), Jakarta : Djambatan.
Zaini Noer & Usman Melayu, Tanpa Tahun Terbit, Kebijakan Pengangkutan, Jakarta: Simposium III FSTPT.
Miro, Fidel, 2012, Pengantar Sistem Transportasi, Jakarta Timur: PT. Penerbit Erlangga.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
Phillipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Makalah Dalam Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.
Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli diakses dari http://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli
