KEWENANGAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN PERJANJIAN KREDIT MOTOR DALAM PERPEKTIF HUKUM
Abstract views: 63
,
LEX JOURNAL downloads: 60
Abstract
The issue of forced motorcycle withdrawals by leasing companies is of particular concern to regulations that have not yet provided a solution to these problems, considering that the application of standard agreements has its own weaknesses, consumer issues handled by BPSK regarding motorcycle withdrawals by leasing parties, resulting in consumers losing control over motorcycles but BPSK does not have a big role in carrying out legal actions and its authority is still limited and its decisions still do not have executorial legal force, seeing this many phenomena the Constitutional Court issued Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 this decision gives a lot perceptions about the procedure for withdrawing vehicles that are fiduciary guarantees, one of which is the right to execute through the courts, but execution without trial is allowed on the condition that the debtor acknowledges a default. This means that the Court only examines article 15 paragraph 2 while the Obj The guarantee certificate has actually been transferred unilaterally, meaning that it is legal for the creditor to make a withdrawal with reference to the contents of the main agreement between the creditor and the debtor and article 1338 of the Civil Code.
Keywords: Authority. Dispute, motorbikes, Law
References
Bachtiar Jazuli, Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
K.C Wheare F.B.A, Modern Constitution, London, Oxford University Pers, 1975.
Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Bandung, 1986.
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2012.
Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, And Moh Sutoro. "E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan." Proceedings Universitas Pamulang, 2020.
Pieter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta 1959.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, Bambang Daru Nugroho, Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian, Acta jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpadissn: 2614-3542 Eissn: 2614-3550, volume 2, Nomor 2, Juni 2019.
J. Sondakh, Pengantar Ilmu Hukum, Manado, Universitas Sam Ratulang Pers, 2010
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001
David M. L. Tobing, Klausula Baku, Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019.
Raymond P. Kent Dalam Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
Cindawati, Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan(Perspektif Hukum Islam Dan perspektif Hukum Positif), Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016.
Johannes Gunawan, Dan Bernadete M. Waluyo, Penjanjian Baku, Masalah Dan Solusi, Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) Gmb, 2016
Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003
J. Widijantoro, Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Unfair Contract Terms Di Indonesia, Giz – Consumer Protection In Asean (Protect), 2020
Agus Satory, “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
Az. Nasution, “Aspek Hukum Perindungan Konsumen”, Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Roni Sulistyanto Luhukay, Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.
Roni Sulistyanto Luhukay Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
Ester Dina Sinaga, Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit Macet, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2019.
Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Banjarmasin, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015.
Artikel Cnn Indonesia "Rusuh Debt Collector Vs Ojol Di Yogya, Garda Lapor Kapolri" Selengkapnya Di Sini: Https://Www.Cnnindonesia.Com/Teknologi/20200306125912-384-481078/Rusuh-Debt-Collector-Vs-Ojol-Di-Yogya-Garda-Lapor-Kapolri.Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021, Pukul 16;21 Wib
Siasat penarikan sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan transaksi bisnis, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2ac2f1600f9/siasat-penarikan-sepeda-motor-oleh-perusahaan-pembiayaan, diakses pada 30 juni 2021, pukul 16: 30 wib
Sejarah Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141020090/bab2.pdf
Dapat menarik kendaraan yang kredit macet dengan berbagai alasan, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200210175824-4-136759/leasing-bisa-tarik-kendaraan-yang-kreditnya-macet-asal diakses pada tanggal 21 juli 2021 pukul 15:00 wib
Polemic kredit macet di indonsia, http://www.tasriflawfirm.com/tasrifweb/cms/news/view/8, diakses pada tanggal 21 juli 2021 pukul 15:00 wib
