Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan (Premanisme)

Abstract

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk premanisme; 2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya premanisme, dengan menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang mana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menyatakan: 1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.