Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Oknum Polisi (Studi di Propam Polrestabes Surabaya)

Abstract

Polisi merupakan salah satu profesi penegak hukum, tetapi pada kenyataanya yang terjadi, masih ada oknum yang melakukan penyimpangan atau bahkan pelanggaran kode etik hingga tindak pidana seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, berseteru/memukul warga sipil, penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Tujuan dari Peneltian ini: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan dalam Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam dalam pelaksaan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh oknum polisi dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian yang telah di lakukan menunjukan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi melibatkan dua proses utama, yaitu proses pemidanaan dan sidang kode etik. Pemidanaan menjadi langkah pertama, di mana pelaku diproses hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Setelah itu, dilanjutkan dengan sidang kode etik untuk menentukan status keanggotaan di institusi kepolisian. Jika terbukti bersalah, sesuai Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003, oknum dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht dan tidak lagi memenuhi kriteria untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, peralatan), kurangnya koordinasi antar unit, birokrasi yang rumit, kurangnya pelatihan dan pendidikan, serta konflik kepentingan dalam institusi. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup tekanan politik, sosial, dan ekonomi, kurangnya dukungan masyarakat, keterlibatan oknum polisi dengan pihak lain (mafia atau politik), kurangnya kerja sama antar institusi, dan keterbatasan akses informasi.