Penerapan Restorative Justice pada Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Korbannya Mengalami Luka Ringan

Abstract

      Fenomena yang terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) bahwa penyelesaian dilakukan diluar jalur hukum. Bukan berarti bahwa penyelesaian hukum (litigasi) tidak penting, namun jika ada solusi penyelesaian melalui jalur diluar hukum (non litigasi) dapat menjadi alternatif yang diambil tanpa harus menyelesaikan melalui proses hukum. Keberadaan prinsip restorative justice sebagai alternatif sistem peradilan pidana dapat ditinjau melalui segi teoritis dan segi praktis. Segi teoritisnya yakni penyelesaian kasus pidana yang dilakukan diluar pengadilan dengan menerapkan restorative justice secara mediasi penal dijadikan sebagai perspektif baru atas sistem peradilan pidana di Indonesia. Segi teoritisnya yakni penyelesaian kasus pidana yang dilakukan diluar pengadilan dengan menerapkan restorative justice secara mediasi penal dijadikan sebagai perspektif baru atas sistem peradilan pidana di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan restorative justice pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan dan akibat hukum jika mediasi restorative justice pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan tidak berhasil dilaksanakan.
      Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian proses hukum tertentu. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Peraturan ini penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia karena memberikan pedoman yang jelas dalam menangani tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Akibat hukum bila mediasi restorative justice pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan tidak berhasil dilaksanakan maka pelaku harus dapat merpertanggung jawaban perbuatannya secara pidana melalui proses penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.