Penerapan Restorative Justice terhadap Korban Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan 398/Pid.Sus/2023/PN Sby)

Abstract

Implementasi keadilan restoratif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman, sosialisasi, sarana prasarana, dan kerangka hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan penguatan regulasi untuk mendukung penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana konsep restorative justice dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut Putusan Pengadilan Nomor: 398/Pid.Sus/2023/PN Sby. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Hasil dari Penelitian, Menjelaskan Bahwa Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021. Penerapannya umumnya pada tindak pidana ringan atau kasus yang memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar peradilan formal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan keterbatasan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan kerangka hukum untuk mendukung penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.