Pertanggungjawaban Hukum Korporasi sebagai Penyedia Layanan yang Bermuatan Pornografi

Abstrak

Bahwa Penyedia Layanan Media Sosial X / Twitter dewasa ini secara gamblang dalam kebijakan privasinya mengizinkan konten seksual. Adanya muatan pornografi dalam konten elektronik oleh sebuah korporasi terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif, yang mana dalam Peraturan Menteri tersebut sanksi bagi Korporasi yang memuat konten pornografi adalah Pemblokiran, sedangkan dalam ketentuan Undang-undang merumuskan adanya sanksi pidana. Guna membuat terang bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi yang memuat konten pornografi, penulis akan melakukan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dikaitkan dengan Teori Ultimum Remedium, maka langkah penindakan yang perlu dilaksanakan adalah melakukan Pemblokiran. Apabila pemblokiran tersebut tidak efektif, maka perlu dilakukan penegakan hukum pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.