Upaya Pencegahan Tindak Pidana Begal di Wilayah Kepolisian Resor Bangkalan

  • Ali Muharrar Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
  • Wahyu Prawesthi Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
  • Bachrul Amiq Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Abstrak views: 98 , PDF downloads: 43
Kata Kunci: Criminal Offenses, Theft, Violence, Mugging, Police

Abstrak

Violent theft (Begal) is a type of crime that has become a serious concern in the criminal justice system. One area that is notorious for Begal is the island of Madura, specifically in the district of Bangkalan, where it has become common knowledge that Begal has spread widely in recent years. This is what prompted the author to conduct this research with the following objectives: 1. To analyze the factors contributing to the occurrence of Begal crimes. 2. To identify the efforts made by law enforcement authorities, specifically the police, to prevent Begal crimes. The research employs a socio-legal methodology. The results of the research conducted indicate that Begal crimes in the Bangkalan Police District, influenced by economic, environmental, educational, and drug-related factors, pose a significant challenge to law enforcement. The Bangkalan Police District has implemented preventive, repressive, and curative measures, such as routine patrols, vehicle operations, CCTV installation, education, and rehabilitation of offenders. These measures have successfully reduced the number of begal cases over the past three years, demonstrating the effectiveness of collaboration between the police and the community.

Referensi

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta, 2000).
Chairul, Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik dan Penyidik Terdapat dalam Bab IV Bagian Kesatu KUHAP. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.
Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
Laurensius Arliman S, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016.
P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Peter Mahfud Marzuki.Op.cit.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007.
Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
R.Abdoel Djamali 2005. Pengantar ilmu Hukum Indonesia. PT. Raja Grapindo Persada.
Rudi Cahya Kurniawan, Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan, Yogyakarta, Deepublish, 2020.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006.
Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).
Sulistyowati, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Yogyakarta, Deepublish, 2020.
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005.
Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.
Diterbitkan
2024-12-31
Bagian
Case Studies