Kedudukan Hukum dan Mekanisme Pewarisan Virtual Land sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata Indonesia

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan metaverse telah melahirkan aset baru berupa virtual land, yang kepemilikannya berbasis teknologi blockchain. Kehadiran aset ini menciptakan kekosongan hukum dalam sistem waris perdata Indonesia yang masih berbasis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukannya sebagai objek waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum virtual land dan merumuskan mekanisme pewarisannya yang paling efektif dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa virtual land memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut KUHPerdata dan dengan demikian sah menjadi objek waris. Namun, tantangan utamanya bersifat teknis, di mana sistem pewarisan menurut undang-undang (ab intestato) tidak memadai karena ketergantungan pada private key untuk akses. Solusi yang diusulkan adalah melalui pewarisan testamenter menggunakan wasiat olografis tertutup dan mekanisme legaat (hibah wasiat) untuk menjamin pengalihan akses dan kepemilikan secara aman dan spesifik. Kesimpulannya, meskipun hukum yang ada dapat diinterpretasikan secara ekstensif, diperlukan adanya pembaharuan hukum atau regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pewarisan aset digital di Indonesia.